PLBN Entikong Kembali Fasilitasi Kepulangan Deportan Warga Indonesia dari Malaysia

SANGGAU, KALBAR - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali memfasilitasi kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) - B atau Pekerja Migran Indonesia (PMI)-B dari Malaysia pada Senin (01/04/2024) kemarin.

WNI/PMI-B merupakan Warga Negara Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah dan telah selesai menjalani hukuman di Malaysia, sehingga harus dipulangkan kembali ke wilayah negara Indonesia melalui mekanisme deportasi. 

Baca juga: Kurniasih Mufidayati Dukung Pemerintah Berantas Sindikat Penempatan PMI Ilegal Sampai Tuntas

Kepala PLBN Entikong, Viktorius Dunand mengungkapkan bahwa, sebanyak 94 WNI-B dideportasi dari Depot Imigresen Semuja, Sarawak, Malaysia. Dari total jumlah warga yang dideportasi tersebut, terdiri atas 70 laki-laki, 24 perempuan dan di antaranya juga terdapat 4 orang anak-anak. 

"Selain itu, sebanyak 29 orang pengguna paspor dan 65 orang pengguna Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), " terang Viktorius Dunand. 

Baca juga: Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Selain deportasi, lanjut Viktorius Dunand, sebanyak 12 orang WNI-B juga dipulangkan secara repatriasi melalui PLBN Entikong. Di antaranya, terdapat 1 laki-laki dan 11 perempuan dan 2 di antaranya merupakan anak-anak.

"Para WNI/PMI-B tersebut telah diserahkan kepada Tim Satgas Pemulangan WNI di Entikong dan selanjutnya akan dikembalikan ke daerah asal masing-masing, " terangnya. 

Baca juga: Temukan Potensi Mal Administrasi Tata Kelola Tenaga Honorer, Ombudsman RI Keluarkan 4 Opsi

Ia juga menuturkan tahapan proses deportasi dan repatriasi. Proses pemeriksaan deportan dimulai dari counter imigrasi dan bea cukai pada lantai 1 pintu kedatangan. 

Kemudian dilanjutkan proses pendataan oleh Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kabupaten Sanggau di lantai 2 pintu kedatangan PLBN Entikong.

Baca juga: Setelah Demo Di PLTU dengan Bendera GNPK RI, Kini Totok Lakukan Audensi  Adukan Keluhan Tarif Jasa Penundaan kapal

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 187 Tahun 2024, terangnya Viktorius Dunand lagi, telah ditetapkan Satuan Tugas Penanganan dan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, merujuk pada Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 188 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Fasilitasi Lintas Sektoral Pemulangan PMIB dan WNI-M KPO di Provinsi Kalimantan Barat. 

Baca juga: Pelaksanaan Supervisi Analisa Jabatan, Kabag Umum Kemenkumham Jateng Sampaikan Ini

"Maka alur proses dan mekanisme pemulangan PMIB dan WNI-M KPO melalui entry point PLBN Entikong dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral, " tuturnya. 

Viktorius Dunand melanjutkan penjelasan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2017, proses repatriasi/deportasi melalui entry point PLBN Entikong secara langsung berada di bawah koordinasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalbar di Pontianak yang menangani PMIB. 

Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Kalbar yang menangani WNI-M KPO dan PMIB yang terkategori sebagai orang terlantar.

Dirinya menerangkan, pemulangan deportan akan dilakukan secara terkoordinir dan difasilitasi Rumah Ramah (Shelter) PMI bagi deportan asal Kalbar.

"Sedangkan bagi deportan dari luar Kalbar akan diserahkan ke pihak BP3MI Kalbar di Pontianak, " pungkasnya. 

Sebagai informasi, sejak bulan Januari hingga 1 April 2024, tercatat sebanyak 913 WNI/PMI-B telah dideportasi dan sebanyak 36 WNI/PMI-B dipulangkan melalui program repatriasi.

Sebelumnya, pada Selasa, 27 Februari 2024 lalu, PLBN Entikong juga memfasilitasi pemulangan 100 WNI-B dari Depot Imigresen Malaysia Bekenu.

Paman Adam