PJ Bupati Batang Secara Resmi Umumkan Bahwa UMK Kabupaten Batang Naik 2024

Batang - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 sudah resmi diumumkan. Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan UMK Kabupaten Batang sebesar Rp2.379.702, 00. 

Penetapan UMK berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Rl Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakeriaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

Baca juga: Anggaran Kemnaker Naik, PPP Minta Perlindungan Pekerja Migran Ditingkatkan

Bahwa kami sudah menerima Surat Edaran Gubernur Nomor 561/0017430 tentang Struktur dan Skala Upah Perusahaan di Jawa Tengah tahun 2024 yang termasuk untuk UMK Kabupaten Batang naik, ” kata Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat ditemui di Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Jumat (1/12/2023).

Ia menjelaskan, keputusan resmi UMK Kabupaten Batang tahun 2024 naik dari Rp2.282.026, 00 menjadi Rp2.379.702, 00. 

Baca juga: Uang Buruh BPJS Ketenagakerjaan Buat Apa?

Dengan hasil ini saya rasa sudah adil untuk kedua belah pihak antara pekerja dan perusahaan karena ada di tengah-tengah keinginan keduanya. Selain itu, keputusan penetapan ini berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, ” jelasnya.

Kita harus bersyukur, Pemerintah Kabupaten Batang mengusulkan kenaikan ke Provinsi Jawa Tengah Rp40.000, 00 tidak disetujui, tetapi ditambahkan oleh Gubernur Jawa Tengah naik menjadi Rp97.000, 00.

Baca juga: Komitmen di Aksi May Day, Kapolri: Bentuk Timsus untuk Lindungi dan Kawal Hak Buruh

Sementara itu, Kepala Dinas  Ketenagakerjaan Batang Rahmat Nurul Fadilah menyampaikan, Alhamdulillah, usulan UMK Kabupaten Batang kami tidak disetujui oleh Provinsi Jawa Tengah berdasarkan regulasi pasal 26a. Ternyata Gubernur Jateng mengambil keputusan sendiri dengan regulasi pasal 26 sehingga menjadi Rp2.379.702, 00.

Keputusan tersebut diambil Gubernur Jateng menggunakan regulasi pasal 26, melihat dari tiga unsur variabel yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pontata A.

Baca juga: Porsi Dewan Pengawas Unsur Pekerja Didegradasi, Poempida: Enggak Perlu Ada BPJS Juga Tak Apa-apa Kok

Itu yang menghitung BPS, akhirnya ketemu upah minum kita yang sudah berjalan lebih tinggi dari rata - rata konsumsi rumah tangga dibagi banyak rata - rata anggota rumah tangga, ” ujar dia

Paman Adam 

Baca juga: Orang Pemohon Kewarganegaraan Jalani Verifikasi Kemenkumham Jateng